Undang Undang Pidana Judi Slot Online

Undang - Undang Narkotika

Draft lengkap UU Narkotika Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Narkotika di Indonesia adalah regulasi yang mengatur penanganan narkotika dan zat adiktif lainnya. Undang-Undang Narkotika yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut ini adalah ringkasan tentang Undang-Undang Narkotika di Indonesia:

Definisi Narkotika: Undang-Undang Narkotika memberikan definisi yang luas tentang narkotika, termasuk zat-zat yang dilarang seperti ganja, kokain, heroin, ekstasi, dan berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya.

Pelarangan dan Pengawasan: Undang-Undang Narkotika secara tegas melarang produksi, peredaran, pengedaran, serta penyalahgunaan narkotika. Semua kegiatan terkait narkotika harus diawasi dan diatur oleh pemerintah.

Hukuman: Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi yang sangat keras terhadap pelanggaran terkait narkotika. Sanksi ini termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tinggi. Hukuman yang diberikan tergantung pada jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku dalam tindakan ilegal tersebut.

Rehabilitasi: Selain memberikan sanksi pidana, undang-undang juga mendorong rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tertangkap. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis para pengguna narkotika.

Pengawasan dan Penegakan Hukum: Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, penindakan, dan pemberantasan kegiatan terkait narkotika.

Tambahan informasi tentang hukuman bagi bandar, pengedar, dan pengguna narkotika di Indonesia adalah sebagai berikut:

Penting untuk dicatat bahwa hukuman yang disebutkan di atas dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis narkotika, jumlah yang ditemukan serta peran pelaku.

pid.kepri.polri.go.id– Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU 7/1974”) serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Perjudian Menurut KUHP

Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang .

Ketentuan Pasal 1 UU 7/1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Karena itu, Pasal 542 KUHP yang semula judi di jalanan umum dinyatakan sebagai pelanggaran telah berubah menjadi kejahatan dan diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.(sumber UU ITE dan UU perjudian).

Penulis             : Adrian Boby

Editor               : Nora Listiawati

Publisher         : Nolanda Mustika

KOMPAS.com – Semakin canggihnya teknologi membuat komunikasi hingga transaksi bisnis memasuki era baru.

Era yang disebut globalisasi ini membuat tidak ada lagi batasan dalam bertukar informasi atau melakukan jual beli.

Namun, kemajuan teknologi ini ternyata juga berdampak negatif. Berbagai potensi penipuan online semakin mudah terjadi.

Lalu, apa saja undang-undang yang mengatur tentang penipuan online?

Baca juga: Diburu Polda Metro Jaya, Bos Penipuan Online yang Rugikan Korbannya Ratusan Juta Rupiah Diringkus di Sulsel

UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Aturan terkait penipuan online dituangkan lebih jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, UU ITE dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya.

Selain itu, UU ITE juga memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Baca juga: Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Terkait penipuan online, Pasal 28 Ayat 1 menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Berdasarkan Pasal 45A, setiap orang yang melakuan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah pedoman implementasi dalam menentukan seseorang melanggar Pasal 28 Ayat 1 UU ITE atau tidak.

Pedoman impelementasi tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229, 154 KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atau Pasal Tertentu dalam UU ITE.

Beberapa pedoman implementasi yang harus dipatuhi, yakni:

%PDF-1.2 %âãÏÓ 1 0 obj << /FormType 1 /Subtype /Form /Resources << /ProcSet [/PDF] /XObject << /Im4 2 0 R >> >> /Type /XObject /BBox [0 0 595.28 841.89] /Filter /FlateDecode /Length 77 /Matrix [1 0 0 1 0 0] >> stream xÚ3T0 BC3=ss]c=C3K…ä\®B.C=KS3ˆ $6XRÏ̆RõP³ úž¹& .ù\�`h �v'H öûÍ endstream endobj 2 0 obj << /PTEX.FileName (/tmp/pdfjam-9LlDVL/source-1.pdf) /FormType 1 /PTEX.InfoDict 3 0 R /Subtype /Form /Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject << /Im0 4 0 R >> >> /Type /XObject /BBox [0 0 299.958 281.961] /Length 39 /PTEX.PageNumber 1 >> stream q 299.958 0 0 281.961 0 0 cm /Im0 Do Q endstream endobj 3 0 obj << /ModDate (D:20140919005533) /CreationDate (D:20140919005533) /Title (teratai-kesuma) /Producer (ImageMagick 6.7.7-10 2014-03-06 Q16 http://www.imagemagick.org) >> endobj 4 0 obj << /Subtype /Image /Name /Im0 /Type /XObject /Filter [/FlateDecode] /Width 300 /Height 282 /BitsPerComponent 8 /Length 89165 /ColorSpace 5 0 R /SMask 6 0 R >> stream xÚì½ “c×u&øãæÌLOÄÌDL„f"ÜÓÓÝáév„z:ÜÞÚ–Û–e[j›–Z–DQ¤HÉZXUY••KU.•û $¶�ØׇåíÛ]çœ{ß�Éâ"ÉÕ³�H,x÷»gûÎ9R.e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KYÊR–²”¥,e)KùùD|éˆ7=A|ÆóžîR–²%BŽˆù<̈;ȃ_xzÜþMɃoý²”¥,å–ˆTQý‚L‘¼HòbñÁâÓÏ\ÊR–2¡Ejþ2/´ òp·„àR–ò9’èAõÏ?Yb®.e)K¹+œsJ©Håóz7(“àwñYBÿ÷ žyb¡.ÝÁ¥,å³dD_†âͯ ÔŠÈKnkê–\ÊR>K0ùFcìàT¯Àá•à&¼üH€ùYÏ[ÊR–’P�pCþbzõœÐö'g|á¹c¤.A¸”¥ ÜÍ- ÞBÕõiØ|Ƴ?ƒ c&ÁeR2­“r‰Á¥,%®â”L¨ŸpG.sQ¸Êº–‰V¤HC™úñ‹ªlá/B,ü`ã`8í\]rPU˜N=Á/R°_êäÅ›oö‡½EšÅio}–Dž¥üªE ÁÈ@ñ)34®æ2ƒJyx]­^dð/œ0Á™LÜÃO=W£!†HV¯"üÈ=­xû•ö£=gûj´}1Ê•%�Há58(E #¿”InãÓô}>b�š3Ë�ÌÔ¼T²Ú_à“Su§PÀŸ_õYÊo™$žŸ‚.?z°±F;á`\8=ƒ{)ƒU*u æSϾ…A®22¤ñÉ�<íF¯JÖz–ÕܳJÔkï’�XÊ/v4¿ð´giŽEú�˜éµÛŒ>KGê­Æ OB¶2±ºñyL,ó–KùUã%Ã^·^+olȱIF–ôb«gô;mX¸*@:‹®Ü2énëAÄĤ֮�±½~ÜöêÖ«"?k��Jnoªâ£R9›¿töÿ–9yëî;<œ»49üÈ\+b8_3±$ƒyÛÞ^ÊR~àB#SÁÉè¶6?üHšn<ö…G™O;ß²d¦Q›öíôs¥HÕŒJC Ë»'×÷^N×2âÂyÇÙ©‡ÛUyÞo½ÎÉ ÞK«Þ’3_¸­~Þ¡ˆÖãáó"™˜¦½z�XQ%sÍ#:sV¿êk²”_#yãž|;0òyø4qå æ¨ã`M†�¿¿µ±úÞûÒ„ËâI$})]2¬·$5¡¼9íñégò9 "ÑÛ»Ù:)ütÍÛ.‹ÌDälšG¯[ñö 9o÷³7’¡º|£eûs|-sÿnþ™çvéLEŠTSß %ºÜ4ls`Ë@ ‡[�‰$½Õ¥C¸”OÉ"YåVQÃç.cý ¸Aù"RýbžmŸî¿>[Ý”Ó�YÄ„ÂâÂ&ÔŽ²‡§‘ëkí‡!m—òùE«FY¥¢úâ°ù`�žtä•%ò®,ºô|(Ž{ü¸ågZÜ%"aŒþRœÇa´‡7#öpµUp…sÔu*ÍÉÓ˜‹Ú4h@¶_ËH" !áqÉ?•‚^Êo’¼‘6v‡QöYOÔ ý|ª¿` E/_NãâÞ¡4#:!n/ˆG„Žé22õ.�ÎðñŒ‹dÕq'O¡�2¤­gæZ–ŸDÞEÀ C2#v9ä—rÙ^”Ô[Æ¿L`ôÓDWTkd?öz£ë‹\�šu (šË$¤õr}Ò‰ˆŸbúN$Ô!ÖÈ\bp)‹òiô}yãmññ_È7ã¤Wk-Ÿ]€ä#õ"2 bÂø$°Jí`È™fÑÌùlé[ª×‘<èŽòï¾°7r27_–}Qpâü4ÌOX~,Æð À�P±Ù~ñå¾Ò@SäT–?>«ŸåøÀò;£`bã} ´á hKËqÇ(žhÀxÌQ4rØ{à6À�ÊË“óyvc)K¹�Á;w~ɧ)ä&¬®`ÈÀW»¾¸“@L9Ð`8Œ… “�ž`N<éIöM©Ïً௠÷ÛÃò{kÎfÔŸ¬ú¢Ð’Í*n\´XÉe[V&íË Bð—ý‚’$`êô IX'w=ÉÝ4÷/�JwRíè#”¾a�Mw` ø*DÆðÓR¦ ‚,‚A«7h÷•Ë�Ìo§Ü¢h¤|*m¥£¨¨æ…}‹êoZ1·uèçÂPhb‹ ÌÀªä¥ËK>Ęñ>ó[>s2aÒ—à!R;MßèfÙ´yxõ yUmýl‹ì7DÑ–u"q\õD#¢×)š´dŠªiÛ’¼!G˜mÞŒ‚OïEš×Š‰vŘô†ýlyt^"Õ¾ì»Æu‹8�~Œ=šv«Má2<(LA8f=#F1ÊÄ)àW†ìêà"9ƒ[¬º;l¼¯z­,åŸMæIdÉôöN�ÅÊ%š^e«+«A¡t»BÑ ¥r¿Ñ�&„xCçñ¥JõtdG×ìrA¯/²€Ai¢$�˜(1�ƒI‹3“8}3vC©ßW×Gà3‰VlW6­§çòÔ +Tv„hSÖHÕŠKf˜›Ð’Å«Ž™©{µ¶TÜ8t0Óó_ȪkRÛ]™9¹ÈE¥BìÅ€‹§—¹&µ1­›Òˆ„Ãå4®\3äñÚSfÅ€2¡ò€éÎÀêà„‚QÚ¿é°0qŸõÜŠ’.9®¿é2#R¦T1A£ñ°¶òÜYݶΪÏ_VNñÁël¹v„—i„rñçÒÕo�”T‚ÏבæϘáIqÇz4j¤OÄ� ƒðQ,&q< ¦]Þš‚Íž…BµeáÝ5ÿ镼˜ðz$ú‚w)k¢í±ªå§qÞä×NTt3áÔJƒ«ƒbÁ¿ÓÄ�OŸ«Švr1¢‚@˜ aŒ�8ì^WIc$ê–ìFÌ Äf2’WÏ÷ß69½q+Ca ÃOú5à])ø¿ø“¦ÌQ8Zµ¦Ô¤ 9§uîó.1ø›-|¦ß$iæÂY÷<3Yßu>Úu˜ÏN†¯N[yÌ(H2Â¥!n©@ñs,œÅRçζöÃŽ)'TŽƒ^Ý!��õ Ä1H¥Ã¸�Z=�Im|®ÖÆ àèzØ~—¯×dÖ¢õˆõ9RÖE/ u?*Ú´èò‚ÅŠcY›ŒŠõ$¹¯7‘Ûü´=ºh‹Ft TmC¼[k¸Í¡_ì†%CvcÀ ÷¤´¤�íŽö+äÚ�Ã@„ŠOL­tÅ\5¬òžð_©dð¡4u-Mý,i3¿=2à n jÑkÒÌ–¼µc÷Þ±ñ£ûᙸè…W�›³¬L’ÉzšpÑþ_`ŠÎúŸ)ƒìåãÍ]·n …ÁH;k.m…¬‹8ð»bÐ)ÄŠ'…eF¢u(�Wï“+ö²É¯Ñà|À)¨¤AÀûˆA?7‰ó¶(8¢`ʆã:Òí#`á ™×T¼ùœç�¦…~SF«SÜ?g�iTŠš+Z!783Ù‹E+Šò£ðf*Á4¥ª°˜%„mdça´ýAJcÔ‡�ãØ‹P'â†ÄÃ¥üæË,!GH“øQ5�/Jb»>ÎE+eòª!Ïú²bE•Ñ0s#=2ã^Îã‹:qŽŸŸ©OÑ›Ù;vnúƒ´K€mŸ÷"9æ€A:ŽÙ”23Ƥ¡á?J˜Î OB>y‘ñå⽞¬„²+àø8¦F$G„·¢°hò’Ï®lq튲êS«ÜA 9©T�>“ÏÜ4ƒ½\“\…h]×ãú8ÎõYÉ�@´bÙ¡¢æǹI˜…Å z²±L4¼OLDRŸ¬Œ^äns•ÁA*§ÜO’oDÇ|–èo‘0™¢‰§»=,ÌIæ&Þ*D/*l§-OF"k‰¢#ª®¸1»§¥Ø 5š(BȦ՜·üÅ í€òf¾lVºbÊX?.†~Üò„JP€�ä¡ãP8bTë BU·^ý§ÅøÄ�ÍX9Ÿ c>ä0–àZ^[ÑÕT=Qtá#Ȳå{ñÔ×ðƒ_ªÕLRì�™êÉ•¬™"?åE[ÔÀ÷Œ9ؽùÉx»:Þª¸g= §(zÓ¾'V`©‚,.ƒÇÚ†Í$"Ži©­ìŸ¢Êq)ÿ= Ks Z¢Ùëb|U#¯Ëd³Êw:ütD36̓ e3 j“ÚyÞhwd¢úPyê’œYLæú>{Q §äNo„Ðb€#ÖŽhÛgÝ� ¨˜9•| à"àòQÌGAõ<'CŠN•E&«Y±Õ’_¶bx:ª¿A(†‘RÑg¤êzƒ€?Xòˆ²HiiÔËÕÕ^Ãæ–À—À`ÂàÔ³ìq®ÆŠÏNDÙ�ˆÔü 4™6í½Fðº9ÞªÒº+}©HIlešú¤>MÒÄ×N£™l…¿ts)ÿ] ›E&ÔÚH–¥‘«ñÃ{Uã;mq4d›•Þd¼Cy?&=·U l_°$Œ ’·˜$³�ë>Å2](Rë3âF¡ Nbдb`tâ�‰‘ÀcÂ1衽AÔǽÃ+7{c½.9ÏóòÐ¥@vˆ�lÌø #x)æhTœ’¢ENœ³xη±_ÐEüóåþåÂ�˜Ì|ÔìÄÕ~pѦHË�})fM?*OIn²–ÛÇíée�[ÜN•ÑäØyÐU,p~4.eÓÑ8µê—Šð·EtYۼÃÐUvxOÿ¢,›b»!_wå±!3S^pE<¬˜¶ÀÕ¢r7Ì�%RåÒ")ç]=ågY,bÎ�ÈþÕ "] lQÖ‰Y'ÀØfŸêƒtñMY!Ý@ô¢0Ó*ßßê?8òž—ÄáDV©èR ^Ø”“AQP…²óªÍƒ9½Â¼#J)Oíº‘lú„¾„1šcèÅ‹WA¡åž· t¢öEÛãuGÔ= 8áµ9ºê_F¨ àæ–Âìk™¡RçzhL8e_DoXÊošˆ¤™ºÍU—Ø»a'Eqد»b¯Ë�ì W†¾lûD6bÑE×sj½ik€q>EÄd"-+çs‹ôM¼qƒ?ìçjˆA€#dŒ¼’fÖÜ°îÆMÀá€Ç!�{€ÐHHtÕk?%qëÌÒó¾ s™Ú8·ÈN‹b™|üª%11#‘8'IÌ@ÖÏKÑQ]ø‘ÁÏ&üb"2S †\ÑFÚ ìö7à}Ò·Ns"¦ØF+À´7O©|ªÄªx.§�]pådŸrPgÆûïE´Eu/¬ØaÕ'"‚‘ pcÀÕxÞôN{´`‰v,ÁX�Rn6a +¤bÀÀ¬\`@©èÊœI/'¢àÒ¢_OúUÅ7EÎT—ï´4ø�´ô’á3’îUYÖÍà´EóSÄ`#�]*z±z;‚g>ì�±!¥£H¸*çÃni½EI8èRJ0Ædzlî$ܾd‹T‚”V�9GÆ#ð>±.Lm$40ªO*š6¹Z¼KùjE$î ‘ºDvÞZÁï[ÞAE\Œ€gqaʬ%²Sž�’« ÉO‘ :ñÆãÕiPêå^î‰ äȇb–ê˜mÅâVþp†ÁÅ-›z±E²KÀìÀ’-¦@�6¤ »¸ÈÑ+stôº¨€D#ˆKfT±@iÊSÊ,NFDc�÷<�Õ}yíÊ‚�{HÆdS\;¨ /êÄòuÞ\ù­sùVeîü>íu�ËkQž�ó!ÉM²RQýÁv M_ƒb¢Ð`` Ç£ˆš1˜£_ˆA¥û�8C0GU-Hš‡ýÌƳ;TTU½QTñHκפ9ÍYÊC{š·¶—¥|µ’êA&õ%שde´øÜÙ-‚(.§ @qi±ói|2¤g#yŽÕ~Ò¢ `ä¹ /M¼B÷lcÇ�Lt§]NÅÝܽ¸ÉE&&¨€¡ÏZ >d°˜¥ ª°^Œœpëú„ c>"ŠGŠy@P—`µr iÃCŒS¤cu|D±ÁÁ‚�«èʼ ì$W6+˜¼hFùžSb8)il:whÅ"l¶í§Oyggº,3fÌJðºÏšiû|ã Ã>0âp&bLÉ8¦V,"ü~9ªT°š’Åé�ƒøVvð³ƒEs¾×4'š�ïà2iv§~oÊ&`�3…Òy–óîG[ÊW+< f&í†�U…›¥�72¨ø.'pˆŒEOÇÁA?>6ØÙ„]ŒeÖ¹i|9¢—cž™ˆ²é»'/^Ú½AÚ>I,Ú b‰\θnêô’sjЖOP¢¦ÓQ6dÀ^H8zb'¦Dþ(D¸Ç þúq™ə%è„­Ö±DuYóeÉ…O!³ C—gLr5åW™ �ŠÊĤLWóÔY½#:z…僣àºG/ûòʦ‡ßø¼°–Ǻ¾4bЃ þ r§0È]ª¿þy•º‚ÑÌÅØ�&ƒñíÆm·Îañ¦H=¯¥B7o;½f<ýÉ'AÃE/uà+B¸”i{¬;þà2üóÕÊbA’n3¨SxÏ4¨|ôRf'ì|ŸÀT!Ø¥çS0Må¥%¯qe‚i]ŽXÎbySGã£Òù³—<Ò\Îùû$o“2½R²h²÷¼Ÿ)¦æÁœ¥$°zbÊÙÖ6áFÄDZ0™°8ÇŸL*$²gú lZ’›n`â�€k&‚”ìÉNÍßë¡Q�µyÖ"Y¸ÇÐ<.ÓGõHÂ\›ŸÓ\m£4Ëå¨Þó3-ÿ¨­â«¡lDÈ�éÅVû‚)N$×IaÁ>&˜M˜Æ 3纉qƒW,G]ãns(q×\´Z9)ßu£eï­É̈�á~‡}p\LA'‚9'rŽ,x

%PDF-1.7 %µµµµ 1 0 obj <>/Metadata 302 0 R/ViewerPreferences 303 0 R>> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 9 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R] /MediaBox[ 0 0 595.4 841.8] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj <> stream xœ½=]sÛ¶²ï™Éà[¥36M€àW§ã¹ùjëæ&MNÒsNÎeÉ#‰Tl2=»€¤D@¦MªíÄ&Á%v±Øo ôÅ‹Û2»I¯K租.^”ez½ZÌ�_¼,ʲØþçâóýnqñ!]fyZfE~ñ©š•ØôsQ”‹ÛËKçåëWηçÏÂÐ yàD�+àWÑgnìÜ.ž?û¿8ùóg=Á^~~þìâgæÄÎç›çϘãÁÿ̉¸ëlœ¸1üú¼˜_>EÎòîù3ÏYÒ]¬î~yþìß“_§ç|Rü‰?�rêO çÕô<šdå4œ,¦ÿq>ÿöüÙÀôq ]Œ1—ûmºˆE…ÓÁôQ_°P¸ Jß�]Ãz@Yè 7~EĶCº~.¤Óó`R®€7ÙVß®`’˜¼›ž3O¶ÌégžØý½„9›ò`"ß"Øú!òæI�¡úfØÊ&/~6¯6 ÜÀeßp‚n§ñäL6¾™26Éê%´‰DÑT!†œÐÜÒÕm‡Ë�`c{|óæú¾�oC0ňÄDŸ4ûòõ \1ð²kì’é§äÙlâF<ùZÈ<«á$GŽåÈû,‡‹)KÌ:‚àE‘Ë ãz]OÚ&ÅË­óaš4t˱îè~�j›Ý (8$g¤»ôîÌùƒ†¢%d¼Yá`gÂÈFýù˜ˆ—[íÏ!cV­+É­Îü™ ëˆEôÞ¯SÎI¾LG×(q}n£wL½ˆ™Xý‹Ìº4#ªbྠ¥Qrdl#ŽHxǘøž˜8&:æŽpLDÍ¿��,9‚ˆŽ{|D|¾ï&‡ ?r«yÓbṑ“-2º¨Ò—ï^9Λwíð~ñ&>K\nŒ.�A .ÃØà‹…óùœ×ïW¶Èññ8cù†gŸÀQa”ÒaÅÃ@G½÷UØ~»ÔWÿ$úVèœËüøñ<ͺ¤ã —â¸å\2ÏõCÁâ‹;Œ¼ïóR»­ÿÚ„ìÑärx#Ž&×긟€1qEŒSïêÀFÛ„7ñäîÝï£Qä{ÂM&ÈjCž€0îƒ0!äXìa„V?ó„A„>}î�‡’'‡({xÒÇ£ñ!Ÿê‰¦´6C!eÕ, �ÀÏó$Ê›ôõ�L°ðÇ ŽúŒ 6&þÖÃòE3¢®e{:¢˜æÖ‚è ¬f¥øïýxH“££{Ø *ŒÇÝà £nÐB$‰Ì¦ �GGPY×ðÄ®�Ñœ«ù|4* rÛGÎéQ-õõ€ƒ:ªÅ"¡7IÅ$ºšQÁ„b˜ùó¹3»·)Àã)`�;…ÜFÁà  0W€#@GÀBÕ?©”J¥Y�@ã�Ëâ 9á¤ÄúSÙ5‚O%‡CF�e’Y¢ žÇÿâ8âÐw H8±èUTÒâG=Éèƒ ‰2çâÓ.ͱÿîÕÕkÇ»øß4_:“l~~õzÚÚûSÏ©ç ƒ¸-gÄ⛞£}‡y½šF“w?NÖ…l¯°ÃØ\My<ÙL €àx³¥Ró'„,ò 2 Øm^÷”Ëw–0ϱ†©šæ$d __¬[ï<…Õ–Y`ƒÀƘQg• žÕõjVEè&Q‡øÝ >ù]L¨«ÓOž÷’]Ž8)¾çCxjÖÅ! $°ïQž~ԂŧÉ$BÁ‹®›BR ÜÈFR×QÂSõÉŒŠãèŒ.Á6MäÀ»ÖvqDõ¨¿c°‰¬U›j˜åfª�¿i¾PÄl?.x¶ÈŠ GVOz7L‚7bdúÌxG5}üd¦Ï®ßµÛÿBá(´Ïq¥àì�ÇD¥¯¨\äç|‡JŸ ´df*ÅÃ$‰ñç³-¹™¤³ZÇÞO™/YØ—}Á Ø'|û$�ª¾8Ê•ž`¢îú6’zÌGt‚ù»8ÿ±^*8Šcº»ÅE붽ö´½î%‡3FK÷ý¸ÕÕ7Õ O<’ ø90ˆØñ\?�ÿêzÔGë4㧂ynJE"0.у–ÛDS¢hºû~þé͸4yžu'€¶4äðcMyâ š•´AD& $•�ª|?¾VÐ:ׯŒó;^âÕ/2}G/9¯1ã éö°3D½Ó�k�µÂõ�ó£JêªLgˆäè'W¸ mw³Á Ž / 0Ë̱!!Fó\fEµ7LàHHw´ó@LªzÒðjK�Ÿ¦NÇ'Œ�aˆQ>¾à†‡€è& È°|9€*ønl¥jT° <‚êËdT\¡wñ1E ‘Úƒ‰˜ó¸|Ÿ–Àtöez6êÈ9dÝ´‚g¤f>*ª0”KwFTÒ¦|¬ÍŠ:5áà¯k²šŽ,ûuø6¢Þîb[�ÕrBçsºšž' iÜcC¡2óá­¬¶ÈM¯*èp$sP3ÿªÝ•3eÑÍÇLyÖJ+œ€¾A›TðQ¹…µõÈƬٸ+u^½1$1ÚˆÉb¸vÛC¿øÍ�%òCd’e}”~Œª�YéÏdˆ†{gøj}9ÚcS`x…nÈÁø½ÊÕ~â_ ¥Ê+4Ú_ÉkÒ—:w^JÐyeØŸ;€\tz±�Ü3ç*ŸSµ…õeÊ0* T ·�0D‹mb jÍ!jÜeû}†•Ènò6"ª˜K‰3£úŒó†VóJ&q”¶U �°ùö5mIÈÞ¡P®š†m-‰s4¾Ò©£ ¿Ô½¡|Tå¨�»–m#’By\ �vE4våé¥kíc5ÒBh[7J‰Ïu±Èä¬ÞÔ“›J§ úF.Œ8�÷,ø6ú0&¿ÖÆ<Ü<»O”i_Ø ùѬ/&(ç1UÛ€e>µ®ê nÝ4×¥¹\CßOø§Zé�ÿ™2.kxt'¸ž»èyÝ‚¯\OÕ�\±}˜]'(Mò0¦\Ò4‡¸�7 ]¼‡a–‘ºá».uíŠyp2×ÈW\ÿ¾Ç{=Ç4#Må�7a=[K¼ª'굜ŸB>~xôÉ ÊÆ1Ä£|Œ¹áÃó>Ã$Æzpn¶¸M¡R»¤®ü©5àVÖÆZ V϶Œ9Aœ�Ï‚€SÙ¼ŸfkN9?T­M¡ÚÒ²,îPòܨ`u¾Ö2 Ä„Ü9ºTO·òIþ�ŒŒž~Xkž1U3)Ä·z»óhóX"wå K£öfªCêmyJ¿Þjú=ãFØ„›R•¨%nìÉ®7¹«(™\�ÿÈQ n𠤿ä›ÀÀIÈ¢»¿g‰X^µ“hÜ>fœ}1ÿ˜�±g¼�KÕl›áï²ÄŸÈÅù�]ªC…è°HDrª‘ Þ=ê4[¡^Z°ÙΤB©Ù&&x½ 1½££¨ Š3Õ™Ýt>vØÀd¯ÜF÷7øÅ0°,4?†² C™ ´PÖ_Glað(:xÇÆ\Ãä]OMÞ®\Ì»™Á ìŒqWø6ì'PDajwƒÓ@=äG�E§Qú¾lQéq'—oØ­€k=UŠzÞ=­4l¬ðê¹ñØ"ãa φÌtNu:î‘«0£ë±£‰G'1`<8BVfKýF1`¾0Éþïù&Ë<ÂXôøòøè’Vc›3?Á`-'Š+ÌÈN`ÎìÈNdÎú²qDsÆýÍÙ‰LŒóÉLŒ]“œÒĘɲCÑ99ê�Bí‹ÀõLÙ|[±£Wg–ƒ ,”GÁfÌØ°1ÃÝÖXéÃo®¨Ìñdm8Ðót2¸G‡·-dôÙ¬k+ƒ<‚ª®uT̉ÓâÎ�€åøCÚè2“AßÙa1h_žMi�ÝÉw]ÝÉ�úØ´Cèy*Óal ·ÓºKÍ�ýê1ÞÈúN*÷9KØd—ÍSxI"

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Aturan mengenai tindak pidana penipuan dapat ditemukan dalam Pasal 378 KUHP.

Meskipun tidak mengkhususkan penipuan di dunia maya, namun pasal ini juga kerap digunakan dalam perkara penipuan online.

Pasal 378 berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal penipuan online